67 Mobil Terbakar Bersama Dengan Gedung DPRD Makassar. Malam Jumat, 29 Agustus 2025, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berubah menjadi lautan api ketika massa demonstran membakar Gedung DPRD Kota Makassar dan 67 mobil di halamannya. Aksi ini dipicu oleh kemarahan atas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas ditabrak kendaraan Brimob di Jakarta, serta kecaman terhadap tunjangan DPR yang dianggap berlebihan. Kerusuhan ini tidak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga memakan korban jiwa dan menyebabkan kerugian besar. Artikel ini mengulas situasi terkini di Makassar, apakah aksi pembakaran dibenarkan, dampak kerugian bagi masyarakat, dan pelajaran yang bisa diambil. BERITA VOLI
Bagaimana Keadaan di Makassar Saat Ini
Pada pagi hari Sabtu, 30 Agustus 2025, suasana di sekitar Gedung DPRD Kota Makassar di Jalan Andi Pangerang Pettarani mulai kondusif, meski masih tegang. Gedung DPRD yang megah kini tinggal puing, dengan atap runtuh, kaca pecah, dan dinding hangus. Sebanyak 67 mobil, sebagian besar mobil dinas, dan beberapa sepeda motor ludes terbakar, hanya menyisakan rangka. Asap masih mengepul tipis, dan petugas pemadam kebakaran terus melakukan pendinginan. Arus lalu lintas di Jalan AP Pettarani dan Jalan Hertasning sempat lumpuh total, namun kini mulai pulih dengan pengalihan jalur. Aparat kepolisian dan TNI berjaga ketat untuk mencegah aksi susulan, sementara warga setempat mulai berdatangan untuk melihat kerusakan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama anggota DPRD yang hadir saat rapat paripurna, berhasil dievakuasi melalui pintu belakang dengan sepeda motor. Meski massa demonstran telah bubar, beberapa warga terlihat mengambil sisa-sisa onderdil mobil yang hangus untuk dijual, menambah keprihatinan atas situasi ini.
Apakah Boleh Membakar Gedung Hingga Mobil Saat Demo
Demonstrasi adalah hak konstitusional untuk menyuarakan aspirasi, tetapi membakar gedung DPRD dan puluhan mobil jelas melanggar batas. Aksi ini dimulai dengan orasi menuntut keadilan atas kematian Affan dan penolakan terhadap tunjangan DPR, namun berubah anarkis ketika massa menerobos pagar gedung sekitar pukul 22.00 WITA. Mereka menggunakan bom molotov dan bensin untuk membakar kendaraan, yang apinya merembet ke gedung. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat luas. Gedung DPRD adalah fasilitas publik yang dibiayai pajak rakyat, dan mobil dinas digunakan untuk operasional pemerintahan. Merusaknya berarti menghambat pelayanan publik dan membebani anggaran untuk perbaikan. Selain itu, aksi anarkis mencoreng tujuan awal demonstrasi, membuat pesan keadilan tenggelam dalam kekacauan. Demonstrasi damai dengan dialog atau aksi simbolis akan lebih efektif untuk menarik simpati dan mendorong perubahan, tanpa menimbulkan kerusakan atau korban.
Total Kerugian Masyarakat Atas Terjadinya Demo Ini
Kerusuhan ini menyebabkan kerugian besar, baik materi maupun non-materi. Secara materi, kebakaran Gedung DPRD dan 67 mobil diperkirakan menelan biaya miliaran rupiah. Struktur utama gedung rusak parah, dan fasilitas seperti ruang rapat, peralatan kantor, hingga dokumen penting hangus. Sebanyak 67 mobil, sebagian besar dinas, dan beberapa sepeda motor pribadi hancur, dengan kerugian yang masih dihitung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar. Selain itu, kerusakan pos polisi dan fasilitas umum lain, seperti ATM di dekatnya, menambah beban finansial. Secara non-materi, tiga orang meninggal dunia dalam insiden ini, diduga akibat luka bakar atau kepanikan saat kebakaran, dan lima lainnya luka berat. Tragedi ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Makassar. Dampak lainnya adalah gangguan pelayanan publik, dengan aktivitas DPRD terhenti dan lalu lintas macet berjam-jam, merugikan warga yang bergantung pada akses jalan tersebut. Trauma psikologis bagi warga sekitar dan pejabat yang dievakuasi juga menjadi konsekuensi serius dari aksi ini.
Kesimpulan: 67 Mobil Terbakar Bersama Dengan Gedung DPRD Makassar
Kerusuhan di Makassar pada 29 Agustus 2025, yang menghanguskan Gedung DPRD dan 67 mobil, mencerminkan bagaimana demonstrasi damai bisa berubah menjadi tragedi. Situasi kini mulai terkendali, tetapi kerusakan fisik dan korban jiwa meninggalkan luka mendalam. Membakar fasilitas umum tidak dibenarkan, karena justru merugikan masyarakat dan melemahkan pesan protes. Kerugian miliaran rupiah dan tiga nyawa yang hilang menjadi pengingat akan dampak buruk aksi anarkis. Pemerintah perlu segera menangani akar masalah, seperti keadilan untuk Affan dan transparansi kebijakan DPR, sambil membuka dialog dengan masyarakat. Masyarakat juga harus menyuarakan aspirasi secara damai agar pesan mereka didengar tanpa menimbulkan kerusakan. Mari jaga Makassar tetap aman dan harmonis untuk masa depan yang lebih baik.