PM Jepang Dikritik Usai Cara Bekerja yang Tidak Efektif. Pada 7 November 2025, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membuat pernyataan berani di sidang parlemen yang langsung memicu gelombang kritik domestik. Saat membahas skenario hipotetis serangan militer China terhadap Taiwan, Takaichi menyatakan bahwa Pasukan Bela Diri Jepang siap menggunakan hak pertahanan kolektif untuk mendukung Taipei. Langkah ini, meski sejalan dengan aliansi Jepang-Amerika, dianggap terlalu provokatif dan kurang matang oleh banyak kalangan di dalam negeri. Mantan PM Shigeru Ishiba, yang baru saja mundur sebulan sebelumnya, menjadi salah satu suara terdepan yang mengecamnya sebagai pendekatan yang “terlalu definitif”. Di tengah koalisi pemerintah yang rapuh, kritik ini menyoroti gaya kerja Takaichi yang dianggap tidak efektif, berpotensi memperburuk ketegangan regional. Apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa ini menjadi ujian besar bagi kepemimpinannya? BERITA TERKINI
Latar Belakang Kepemimpinan Takaichi: PM Jepang Dikritik Usai Cara Bekerja yang Tidak Efektif
Sanae Takaichi naik menjadi perdana menteri pada akhir Oktober 2025, menggantikan Shigeru Ishiba yang mengundurkan diri setelah hanya satu tahun menjabat. Ishiba, yang terpilih pada 2024 di tengah skandal korupsi Partai Demokrat Liberal, kesulitan membangun koalisi stabil. Kabinetnya jatuh setelah pemilu Dewan Perwakilan Rakyat yang buruk pada Juli 2025, di mana koalisi kehilangan mayoritas di majelis atas untuk pertama kalinya sejak 1955. Takaichi, seorang nasionalis konservatif dari faksi yang sama, dipilih sebagai penerus karena citranya yang tegas dalam isu keamanan.
Namun, awal masa jabatannya langsung dihadapkan pada tantangan berat. Ekonomi Jepang masih goyah akibat inflasi harga pangan dan tarif impor baru dari Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump yang kembali. Koalisi Takaichi, yang kini tanpa dukungan penuh dari mitra Komeito yang keluar pada Oktober, bergantung pada aliansi sementara di parlemen. Gaya kerjanya, yang dikenal agresif dalam retorika keamanan, sempat dipuji oleh pendukung sayap kanan. Tapi bagi kritikus, pendekatan ini terlihat impulsif, terutama saat menangani isu sensitif seperti Taiwan. Sebelum menjadi PM, Takaichi sering mengkritik pemerintah sebelumnya atas sikap ambigu terhadap Beijing, tapi kini posisinya justru membuatnya rentan terhadap tuduhan kurangnya strategi jangka panjang. Latar ini menjelaskan mengapa pernyataannya minggu lalu begitu cepat memicu reaksi balik.
Detail Pernyataan dan Kritik Domestik: PM Jepang Dikritik Usai Cara Bekerja yang Tidak Efektif
Pernyataan Takaichi disampaikan saat menjawab pertanyaan oposisi di Diet tentang kesiapan militer Jepang. Ia menolak mundur dari posisinya, dengan alasan bahwa ancaman terhadap Taiwan berpotensi mengganggu perdagangan maritim Jepang. Kata-katanya: “Jika ada serangan terhadap Taiwan, kami akan mempertimbangkan semua opsi pertahanan kolektif.” Ini bertentangan dengan kebijakan “ambiguitas strategis” yang selama ini dianut Tokyo untuk menjaga keseimbangan dengan China.
Kritik langsung datang dari mantan PM Ishiba, yang dalam wawancara radio TBS pada 13 November menyebut pernyataan itu “sangat dekat dengan klaim bahwa kontingensi Taiwan adalah kontingensi Jepang”. Ishiba, yang dikenal sebagai ahli keamanan, menekankan bahwa pemerintahan sebelumnya sengaja menghindari deklarasi tegas untuk mencegah eskalasi. Politisi oposisi seperti Hiroshi Ogushi dari Partai Demokrat Konstitusional menuntut pencabutan pernyataan, memperingatkan bahwa itu setara dengan “mengajak perang”. Ichiro Ozawa, tokoh senior, menulis di media sosial bahwa ini menciptakan krisis eksistensial yang memaksa pengorbanan rakyat, sementara mantan PM Yukio Hatoyama menyerukan agar Jepang tidak ikut campur urusan dalam negeri China.
Media Jepang ikut meramaikan. Nikkei mengkritik Takaichi karena meninggalkan ambiguitas strategis yang selama ini melindungi kepentingan nasional. Editorial Mainichi menyoroti kurangnya kesadaran atas bobot isu ini, yang bisa menjadi titik panas diplomatik. Bahkan Yomiuri Shimbun, yang biasanya pro-pemerintah, mengecam eksploitasi kebijakan keamanan untuk keuntungan politik. Kritikus melihat gaya kerja Takaichi sebagai tidak efektif karena terlalu bergantung pada retorika daripada diplomasi hati-hati, terutama di saat koalisi sedang lemah. Respons ini bukan hanya soal kata-kata, tapi juga mencerminkan ketakutan akan biaya politik jangka pendek yang tinggi.
Implikasi Diplomatik dan Dampak Lebih Luas
Reaksi internasional, khususnya dari China, memperbesar kritik domestik. Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong memanggil duta besar Jepang, menyebut pernyataan Takaichi “salah dan berbahaya”. Beijing menuntut koreksi dan penarikan, sambil mengingatkan Jepang atas “kejahatan sejarah” dan ulang tahun ke-80 pemulihan Taiwan ke China. Kantor Urusan Taiwan menegaskan bahwa resolusi pulau itu adalah urusan internal, tanpa ruang campur tangan asing. Juru bicara pertahanan Jiang Bin memperingatkan bahwa interferensi akan berujung “kekalahan telak dan harga mahal”.
Implikasi ini langsung terasa di bidang ekonomi. Hubungan dagang Jepang-China, senilai triliunan yen, rentan terganggu, terutama di tengah ketergantungan Tokyo pada impor energi dari Beijing. Pernyataan Takaichi juga mempersulit negosiasi aliansi dengan Amerika, yang meski mendukung, khawatir akan eskalasi di Indo-Pasifik. Di dalam negeri, kritik ini melemahkan posisi Takaichi; survei awal menunjukkan penurunan dukungan publik di bawah 40%, dengan kekhawatiran utama soal stabilitas harga dan keamanan. Aktivis perdamaian menyerukan dialog, sementara pengamat politik memprediksi tekanan internal LDP untuk perubahan kabinet jika ketegangan berlanjut. Secara keseluruhan, gaya kerja yang dianggap tidak efektif ini berisiko mengisolasi Jepang di panggung regional, di saat negara itu butuh keseimbangan antara pertahanan dan kerjasama.
Kesimpulan
Kritik terhadap Perdana Menteri Sanae Takaichi atas pernyataannya tentang Taiwan menandai babak sulit dalam kepemimpinannya yang baru. Dari latar belakang koalisi rapuh hingga gelombang kecaman domestik dan internasional, insiden ini menyoroti bagaimana pendekatan agresif bisa backfire di tengah dinamika geopolitik yang rumit. Ishiba dan rekan-rekannya benar menekankan pentingnya ambiguitas strategis, sementara media mengingatkan akan risiko diplomatik yang tak terhitung. Bagi Takaichi, tantangan ke depan adalah membangun kredibilitas melalui tindakan konkret, bukan sekadar kata-kata tegas. Hanya dengan menyesuaikan gaya kerjanya—lebih bijak dan inklusif—ia bisa menstabilkan pemerintahan dan hubungan dengan tetangga. Di era ketidakpastian ini, Jepang butuh pemimpin yang efektif, bukan yang berisiko memicu konflik. Harapan tetap ada, asal pelajaran ini diambil dengan serius.