Gaza Rights Center: Israel Langgar Kebebasan Rafah. Konflik di Gaza kembali menjadi sorotan internasional setelah Gaza Rights Center mengeluarkan peringatan keras terhadap tindakan Israel yang dianggap melanggar kebebasan gerak warga Palestina di Rafah. Pada awal Februari 2026, pusat hak asasi ini menyoroti bagaimana pembukaan kembali pintu perbatasan Rafah yang terbatas justru memperburuk situasi, bukan menyelesaikannya. Rafah, sebagai satu-satunya gerbang utama Gaza ke dunia luar, telah lama menjadi simbol penderitaan warga sipil di tengah blokade berkepanjangan. Meski ada kesepakatan gencatan senjata, pelanggaran terus terjadi, menimbulkan kekhawatiran atas hak dasar manusia seperti kebebasan bergerak dan akses bantuan kemanusiaan. Situasi ini mencerminkan ketegangan yang tak kunjung reda, di mana upaya perdamaian sering kali terhambat oleh pembatasan sepihak. INFO PROPERTI
Latar Belakang Pembukaan Kembali Rafah: Gaza Rights Center: Israel Langgar Kebebasan Rafah
Pembukaan kembali Rafah Crossing pada akhir Januari 2026 seharusnya menjadi langkah maju dalam kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok di Gaza. Setelah ditutup hampir dua tahun sejak Mei 2024, ketika pasukan Israel menguasai area tersebut dengan alasan memerangi penyelundupan senjata, pintu perbatasan ini akhirnya dibuka secara parsial. Namun, ini bukan pembukaan penuh seperti yang diharapkan. Israel menetapkan aturan ketat: hanya 150 orang diizinkan keluar dari Gaza setiap hari, sementara masuknya terbatas pada 50 orang saja. Barang dan bantuan kemanusiaan masih dilarang melintas, membuat situasi di Gaza tetap genting.
Gaza Rights Center menekankan bahwa pengaturan ini bukan solusi, melainkan perpanjangan dari blokade. Mereka menyebutnya sebagai “pelanggaran grotesk” terhadap hak kebebasan bergerak, karena Israel mempertahankan kendali penuh atas proses perlintasan. Pemeriksaan keamanan berlapis, termasuk skrining oleh dinas keamanan Israel, membuat perjalanan menjadi proses yang melelahkan dan merendahkan. Banyak warga yang sakit parah atau membutuhkan perawatan medis mendesak terjebak, meski ada janji untuk memprioritaskan pasien. Pada hari pertama pembukaan, ratusan orang datang ke Rafah, tapi hanya segelintir yang berhasil melintas, meninggalkan yang lain dalam ketidakpastian.
Situasi ini muncul di tengah gencatan senjata yang rapuh. Kesepakatan yang dimediasi oleh pihak internasional, termasuk Amerika Serikat, seharusnya membuka jalan bagi rekonstruksi Gaza. Namun, serangan udara Israel yang terus berlanjut—membunuh puluhan warga sipil hanya sehari sebelum pembukaan—menunjukkan bahwa perdamaian masih jauh dari kenyataan. Gaza Rights Center menyoroti bagaimana pembatasan ini memperkuat kontrol Israel atas kehidupan sehari-hari di Gaza, mengubah hak dasar menjadi alat politik.
Detail Pelanggaran yang Disoroti: Gaza Rights Center: Israel Langgar Kebebasan Rafah
Menurut Gaza Rights Center, pelanggaran utama terletak pada bagaimana Israel menggunakan Rafah sebagai instrumen untuk membatasi hak warga Palestina. Pusat ini mencatat bahwa aturan baru ini melanggar konvensi internasional tentang hak asasi manusia, termasuk hak untuk bepergian bebas tanpa diskriminasi. Misalnya, pemeriksaan identitas yang ketat sering kali menolak warga berdasarkan alasan keamanan yang samar, tanpa transparansi. Ini bukan hanya soal jumlah orang yang diizinkan, tapi juga tentang dignitas manusia. Beberapa saksi menceritakan pengalaman yang “merendahkan” selama proses perlintasan, termasuk pemeriksaan fisik yang berlebihan dan penundaan berjam-jam di bawah terik matahari.
Selain itu, pelanggaran meluas ke aspek kemanusiaan. Ribuan pasien kritis di Gaza membutuhkan evakuasi medis ke luar negeri, tapi kuota harian yang rendah membuat banyak nyawa terancam. Pada 1 Februari 2026, sekitar 135 orang sakit tiba di Rafah, tapi tidak jelas berapa yang akhirnya diizinkan keluar. Gaza Rights Center menyebut ini sebagai bukti kontrol Israel yang “brutal”, di mana hak hidup dasar pun dijadikan taruhan. Mereka juga menyoroti bahwa pembatasan ini bertentangan dengan kesepakatan gencatan senjata, yang seharusnya memastikan akses bebas untuk bantuan dan pergerakan orang.
Pelanggaran ini bukan hal baru. Sejak penguasaan Rafah pada 2024, Israel telah dituduh menggunakan perbatasan ini untuk memperketat blokade, menghambat rekonstruksi, dan membatasi akses ke dunia luar. Gaza Rights Center menambahkan bahwa situasi ini memperburuk krisis ekonomi dan sosial di Gaza, di mana pengangguran tinggi dan ketergantungan pada bantuan luar negeri menjadi norma. Dengan tidak adanya arus barang, harga kebutuhan pokok melonjak, memperburuk penderitaan 2 juta penduduk Gaza.
Dampak pada Masyarakat Gaza
Dampak dari pelanggaran ini terasa langsung oleh warga Gaza. Banyak keluarga terpisah karena pembatasan pergerakan; misalnya, warga yang ingin berkumpul dengan kerabat di luar Gaza atau yang kembali dari pengobatan. Gaza Rights Center melaporkan bahwa ribuan orang terjebak dalam limbo, dengan harapan yang pupus setiap hari. Anak-anak dan perempuan sering menjadi korban utama, karena mereka yang paling rentan terhadap kekurangan medis dan nutrisi.
Di sisi lain, pembukaan terbatas ini memicu campuran harapan dan ketakutan. Beberapa warga melihat ini sebagai langkah kecil menuju normalitas, tapi yang lain khawatir akan eskalasi. Serangan Israel baru-baru ini, yang menewaskan lebih dari 30 orang termasuk anak-anak, menunjukkan bahwa gencatan senjata rapuh. Gaza Rights Center memperingatkan bahwa tanpa pembukaan penuh dan permanen, situasi ini bisa menjadi “pengepungan baru”, di mana Israel mempertahankan kendali sambil menghindari tanggung jawab internasional.
Komunitas internasional, termasuk organisasi bantuan seperti UNRWA, menyuarakan kekhawatiran serupa. Mereka mencatat bahwa akses terbatas menghambat pengiriman bantuan, memperburuk krisis kemanusiaan. Warga Gaza merasa terjebak dalam siklus kekerasan dan pembatasan, di mana hak dasar seperti bepergian untuk pendidikan atau pekerjaan menjadi mimpi yang sulit diraih.
Kesimpulan
Pelanggaran Israel terhadap kebebasan di Rafah, seperti yang disoroti Gaza Rights Center, menegaskan bahwa perdamaian sejati memerlukan lebih dari sekadar pembukaan pintu perbatasan secara simbolis. Pembatasan ketat ini tidak hanya melanggar hak kebebasan bergerak, tapi juga memperpanjang penderitaan warga Gaza di tengah gencatan senjata yang rapuh. Untuk maju, diperlukan komitmen internasional yang kuat untuk memastikan akses bebas dan permanen, tanpa campur tangan sepihak. Tanpa itu, Rafah akan tetap menjadi simbol ketidakadilan, bukan harapan bagi masa depan Gaza yang lebih baik. Situasi ini mengingatkan kita bahwa hak asasi manusia bukanlah negosiasi, melainkan hak mutlak yang harus dilindungi.