Apa Beda KUHAP di Sidang Nadiem. Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dan lisensi digital di masa jabatan Nadiem Anwar Makarim sebagai menteri pendidikan digelar pada 5 Januari 2026 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Yang menarik, majelis hakim memutuskan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang baru berlaku sejak 2 Januari 2026. Keputusan ini diambil karena penundaan sidang sebelumnya membuat proses pemeriksaan baru dimulai setelah aturan baru efektif, dan dianggap lebih menguntungkan terdakwa berdasarkan asas lex mitior. REVIEW WISATA
Keunikan Jadwal Sidang dan Transisi Aturan: Apa Beda KUHAP di Sidang Nadiem
Perkara ini sebenarnya sudah dilimpahkan ke pengadilan pada 9 Desember 2025, saat KUHAP lama masih berlaku. Sidang perdana sempat dijadwalkan pada 16 Desember 2025, tapi ditunda karena kondisi kesehatan Nadiem yang sedang dalam pemulihan pasca-operasi. Penundaan kedua terjadi pada 23 Desember 2025 dengan alasan serupa, sehingga pembacaan dakwaan baru bisa dilakukan pada awal Januari 2026. Hakim ketua menyoroti situasi ini sebagai unik, karena sidang efektif dibuka tepat saat KUHAP baru mulai diberlakukan secara nasional. Jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum sepakat menggunakan hukum acara baru, meski substansi materiil tetap mengacu pada undang-undang pemberantasan korupsi yang lama.
Asas Lex Mitior dan Keuntungan bagi Terdakwa: Apa Beda KUHAP di Sidang Nadiem
Asas lex mitior menjadi dasar utama keputusan ini, yaitu memilih peraturan yang paling meringankan bagi terdakwa saat ada peralihan aturan. Hakim menjelaskan bahwa KUHAP baru membawa beberapa pembaruan yang lebih melindungi hak terdakwa, seperti pemanfaatan teknologi untuk sidang daring dan pengakuan bukti elektronik yang lebih luas. Selain itu, aturan baru memperluas hak menolak kesaksian hingga keluarga lebih jauh, serta membatasi keadilan restoratif pada kasus ringan—meski tidak langsung berlaku pada perkara korupsi berat seperti ini. Tim penasihat hukum Nadiem menyambut baik, karena prinsip ini memastikan proses lebih adil dan sesuai perkembangan hukum terkini.
Perbedaan Utama KUHAP Baru dengan yang Lama
KUHAP baru membawa modernisasi signifikan, termasuk integrasi teknologi informasi dalam proses peradilan, seperti penggunaan bukti digital dan sidang virtual yang lebih fleksibel. Hak terdakwa juga diperkuat, misalnya dalam penolakan kesaksian yang sebelumnya terbatas pada keluarga dekat, kini lebih luas. Pembatasan keadilan restoratif membuatnya hanya berlaku pada pidana ringan, tapi secara keseluruhan, aturan baru lebih menekankan perlindungan hak asasi dan efisiensi proses. Dalam konteks sidang ini, peralihan ke KUHAP baru membuat proses pemeriksaan lebih adaptif, meski dakwaan tetap berdasarkan undang-undang korupsi sebelumnya karena kejadian delik terjadi di masa lalu.
Kesimpulan
Perbedaan penerapan KUHAP di sidang Nadiem terletak pada transisi aturan baru yang lebih menguntungkan terdakwa, berkat penundaan jadwal dan asas lex mitior. Keputusan ini menandai aplikasi awal KUHAP baru dalam kasus besar, membawa nuansa modern dan perlindungan lebih baik bagi hak terdakwa. Meski substansi dakwaan tetap berat dengan dugaan kerugian negara triliunan rupiah, proses acara yang lebih adil ini bisa menjadi preseden bagi perkara lain di masa transisi. Sidang lanjutan akan terus diawasi, sebagai bagian dari penegakan hukum yang seimbang di era hukum pidana baru.