DPRD DKI Menyetujui Untuk Evaluasi Tunjangan Rumah. Pada 4 September 2025, DPRD DKI Jakarta menggelar audiensi dengan massa demonstran dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI) di Gedung DPRD, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPRD menyatakan seluruh fraksi setuju untuk mengevaluasi tunjangan rumah anggota dewan yang mencapai Rp70,4 juta per bulan untuk anggota dan Rp78,8 juta untuk pimpinan. Keputusan ini muncul setelah gelombang protes masyarakat yang menyoroti besarnya tunjangan di tengah kesulitan ekonomi. Apa sebenarnya tunjangan rumah itu? Apakah DPRD akan menurunkannya? Dan bagaimana reaksi masyarakat? Berikut ulasan lengkap berdasarkan fakta terkini. BERITA BOLA
Apa Itu Tunjangan Rumah
Tunjangan rumah adalah kompensasi finansial yang diberikan kepada anggota dan pimpinan DPRD DKI Jakarta sebagai pengganti fasilitas rumah dinas. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 415 Tahun 2022, tunjangan ini ditetapkan sebesar Rp78,8 juta per bulan untuk pimpinan DPRD dan Rp70,4 juta untuk anggota, termasuk pajak. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022. Tunjangan diberikan karena pemerintah daerah belum mampu menyediakan rumah jabatan, dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas. Dana ini dimaksudkan untuk membantu anggota dewan, terutama yang berasal dari luar Jakarta, menyewa tempat tinggal layak selama menjalankan tugas di ibu kota. Namun, besarnya nominal ini menjadi sorotan karena dianggap tidak sebanding dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Apakah DPRD Kemungkinan Akan Menurunkan Harga Tunjangan Rumah
Meski DPRD DKI telah menyatakan kesediaan untuk mengevaluasi tunjangan rumah, belum ada kepastian apakah nominalnya akan diturunkan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyatakan bahwa evaluasi akan mempertimbangkan pendapatan asli daerah (PAD) DKI untuk memastikan besaran tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Wakil Ketua lainnya, Basri Baco, menegaskan semua fraksi sepakat untuk menyesuaikan tunjangan dengan kondisi ekonomi saat ini, tanpa ada penolakan dari fraksi mana pun. Namun, pernyataan ini masih bersifat umum, dan belum ada rincian konkret tentang penurunan nominal atau perubahan mekanisme pemberian tunjangan. Sebagai perbandingan, DPRD di wilayah lain seperti Depok dan Kabupaten Tangerang telah mengambil langkah tegas, dengan Depok berjanji menyesuaikan tunjangan ke angka yang lebih wajar dan Tangerang membatalkan kenaikan tunjangan untuk 2025. Langkah serupa mungkin diambil DPRD DKI, tetapi hingga kini, evaluasi masih dalam tahap pembahasan, dengan rekomendasi akan disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk keputusan akhir.
Reaksi Para Masyarakat Atas Tunjangan Ini
Reaksi masyarakat terhadap tunjangan rumah DPRD DKI sangat beragam, namun sebagian besar bernada kritis. Demonstrasi yang digelar AMPSI pada 4 September 2025 menunjukkan kemarahan publik, terutama karena tunjangan DPRD DKI lebih tinggi dibandingkan tunjangan DPR RI yang “hanya” Rp50 juta per bulan. Koordinator aksi, Muhammad Ihsan, menyebut nominal Rp70,4 juta terlalu besar di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, seperti kenaikan pajak dan PHK massal. Masyarakat di media sosial juga ramai mengkritik, dengan banyak yang menyerukan transparansi anggaran dan pengurangan tunjangan. Sebagian warga, terutama pedagang dan pekerja informal di Jakarta, merasa kebijakan ini tidak mencerminkan empati wakil rakyat. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa tunjangan diperlukan untuk mendukung tugas anggota dewan, asalkan diimbangi dengan kinerja legislatif yang lebih baik, seperti pengawasan ketat terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tokoh masyarakat dan aktivis, seperti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), mendesak agar dana tunjangan dialihkan untuk program sosial, seperti pembangunan rumah layak huni bagi warga miskin.
Kesimpulan: DPRD DKI Menyetujui Untuk Evaluasi Tunjangan Rumah
Kesepakatan DPRD DKI Jakarta untuk mengevaluasi tunjangan rumah menunjukkan respons positif terhadap tekanan masyarakat, tetapi langkah ini masih harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Tunjangan rumah, yang dimaksudkan sebagai kompensasi atas ketiadaan rumah dinas, menjadi sorotan karena nominalnya yang dianggap berlebihan. Meski ada harapan untuk penurunan nominal dengan mempertimbangkan PAD, belum ada kepastian hingga evaluasi selesai. Reaksi masyarakat yang kritis mencerminkan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dari wakil rakyat. Ke depan, DPRD DKI perlu memastikan bahwa setiap kebijakan, termasuk tunjangan, selaras dengan kondisi ekonomi rakyat dan diimbangi dengan kinerja yang lebih baik. Dengan dialog yang terbuka dan tindakan konkret, diharapkan polemik ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap legislatif.