Jadi Pusat Arahan, Hambalang Tekankan Ekonomi. Sentra Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan Nasional di Hambalang, Bogor, kembali menjadi pusat arahan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada 17–18 Februari 2026, lokasi ini menjadi tuan rumah rapat koordinasi tingkat tinggi yang dihadiri langsung oleh Presiden bersama para menteri ekonomi, kepala lembaga negara, dan gubernur dari 15 provinsi prioritas. Fokus utama pertemuan adalah mempercepat realisasi program ekonomi kerakyatan yang menjadi salah satu janji utama Prabowo sejak masa kampanye. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa Hambalang bukan lagi sekadar tempat pelatihan, melainkan pusat pengambilan keputusan ekonomi yang berorientasi langsung pada kesejahteraan rakyat. BERITA TERKINI
Hambalang Jadi Pusat Arahan Ekonomi Nasional: Jadi Pusat Arahan, Hambalang Tekankan Ekonomi
Rapat dua hari di Hambalang menghasilkan beberapa arahan konkret yang langsung diimplementasikan. Pertama, percepatan program food estate nasional di 12 provinsi dengan target tambahan lahan 1,2 juta hektare pada 2026–2027. Kedua, ekspansi program desa mandiri energi melalui pembangunan PLTS komunal di 5.000 desa tertinggal. Ketiga, penguatan koperasi modern berbasis digital dengan target 10.000 koperasi baru yang terhubung platform e-commerce nasional. Prabowo menekankan bahwa semua program harus “pro-rakyat dan anti-korupsi”, dengan mekanisme pengawasan langsung oleh BPKP dan KPK.
Presiden juga menginstruksikan pembentukan Satgas Ekonomi Kerakyatan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Satgas ini bertugas memantau realisasi anggaran Rp 120 triliun untuk program padat karya, UMKM, dan pertanian rakyat di tahun 2026. Hambalang dipilih sebagai pusat arahan karena lokasinya yang strategis, fasilitas lengkap, dan jauh dari hiruk-pikuk Jakarta sehingga memungkinkan diskusi lebih fokus dan bebas intervensi.
Dampak dan Respons Pasca-Rapat: Jadi Pusat Arahan, Hambalang Tekankan Ekonomi
Keputusan menjadikan Hambalang sebagai pusat arahan ekonomi mendapat respons positif dari kalangan pengusaha dan akademisi. Ketua Kadin Indonesia menyatakan bahwa arahan langsung dari presiden di lokasi terpusat akan mempercepat koordinasi antar-kementerian dan daerah. Beberapa gubernur yang hadir langsung mengapresiasi pendekatan “bottom-up” yang ditekankan Prabowo, di mana aspirasi daerah menjadi dasar kebijakan nasional.
Namun ada catatan kritis dari beberapa ekonom independen yang mengingatkan pentingnya transparansi anggaran dan pengawasan ketat agar program tidak terjebak dalam jebakan birokrasi lama. Meski demikian, mayoritas publik menyambut baik langkah ini karena terlihat sebagai upaya nyata untuk mempercepat pembangunan yang berkeadilan.
Kesimpulan
Kunjungan dan rapat koordinasi di Hambalang pada 17–18 Februari 2026 menegaskan posisi lokasi ini sebagai pusat arahan ekonomi nasional di era pemerintahan Prabowo. Dengan fokus pada ekonomi kerakyatan, percepatan hilirisasi, dan program padat karya, arahan presiden di Hambalang memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah serius mewujudkan janji kesejahteraan rakyat. Hambalang tidak lagi hanya simbol masa lalu, melainkan ruang kerja strategis yang menghubungkan visi pusat dengan kebutuhan daerah. Ke depan, efektivitas arahan ini akan diuji melalui realisasi di lapangan. Semoga langkah ini benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat, terutama di daerah tertinggal. Ekonomi Indonesia yang lebih berkeadilan memang dimulai dari komitmen tegas seperti ini.