Jerman Sedang Khawatirkan Masa Depan Demokrasi Negaranya. Jerman, negara yang dikenal sebagai benteng demokrasi Eropa pasca-Perang Dunia II, kini dihadapkan pada kekhawatiran mendalam soal masa depan sistemnya sendiri. Pada 9 November 2025, survei terbaru dari lembaga riset politik menunjukkan 58 persen warga Jerman khawatir demokrasi mereka terancam oleh naiknya populisme sayap kanan, polarisasi media sosial, dan krisis ekonomi pasca-pandemi. Ini bukan isu abstrak; pemilu federal 2025 yang mendekat jadi panggung ujian, di mana partai Alternatif für Deutschland (AfD) sudah capai 20 persen dukungan di wilayah timur. Kanselir Olaf Scholz, dalam pidato Jumat malam, akui “kami harus waspada, demokrasi bukan warisan abadi tapi tanggung jawab harian”. Di tengah demonstrasi anti-AfD di Berlin yang tarik 50 ribu orang, kekhawatiran ini campur antara alarm dan optimisme—Jerman lagi hadapi cermin masa lalunya, tapi dengan alat modern untuk lawan. Saat Eropa goyah oleh isu migrasi dan perubahan iklim, Jerman jadi contoh: apakah demokrasi bisa bertahan di era digital yang penuh hoaks? REVIEW KOMIK
Naiknya Ekstremisme Sayap Kanan yang Mengkhawatirkan: Jerman Sedang Khawatirkan Masa Depan Demokrasi Negaranya
Kekhawatiran terbesar Jerman datang dari lonjakan dukungan AfD, partai sayap kanan yang janji batasi imigrasi dan kritik Uni Eropa. Di pemilu negara bagian Thuringia September lalu, AfD capai 33 persen suara—tertinggi sejak didirikan 2013—dan kini polling nasional tunjukkan 20 persen, hampir sebanding SPD Scholz. Pemimpin AfD Alice Weidel sebut “demokrasi liberal gagal”, tapi kritik bilang retorika mereka mirip propaganda Nazi yang picu Holocaust. Di Saxony, demonstrasi anti-AfD tarik 10 ribu orang, tapi kontra-demo 5 ribu tunjukkan polarisasi.
Ini bukan tren sementara; survei Bertelsmann Stiftung Oktober 2025 sebut 45 persen pemilih muda di bawah 30 tahun simpati AfD, dorong kekhawatiran generasi Z hilang kepercayaan pada institusi. Pemerintah respon dengan undang-undang baru batasi hoaks pemilu, tapi AfD tuntut gugurkan—kasus Mahkamah Konstitusi Desember mendatang bisa jadi bom waktu. Kekhawatiran ini dalam: Jerman, yang bangun ulang demokrasi 1949 dengan Grundgesetz, kini hadapi bayang-bayang Weimar 1933 di mana ekstremisme naik karena krisis ekonomi. Scholz bilang “kami tak boleh ulangi sejarah”, tapi tantangan nyata: migrasi 1 juta pengungsi Ukraina tambah tekanan sosial.
Polarisasi Media dan Digital yang Menggerus Kepercayaan: Jerman Sedang Khawatirkan Masa Depan Demokrasi Negaranya
Polarisasi media jadi racun lain yang khawatirkan Jerman, di mana algoritma sosial media amplifikasi ekstremisme. Platform seperti X dan TikTok penuh konten AfD yang capai 500 juta views tahun ini, sementara survei Allensbach tunjukkan 62 persen warga ragu berita mainstream—naik dari 45 persen 2020. Hoaks soal “imigran curi pekerjaan” viral di TikTok, dorong kekerasan seperti serangan anti-migrasi di Chemnitz 2023 yang tewaskan satu orang.
Pemerintah respon dengan NetzDG 2.0 yang paksa platform hapus konten berbahaya dalam 24 jam, tapi kritik bilang ini langgar kebebasan berpendapat. Media tradisional seperti ARD dan ZDF hadapi pemotongan anggaran 10 persen, bikin liputan investigasi kurang—AfD manfaatkan untuk sebut “media negara bohong”. Kekhawatiran ini dalam: survei Eurobarometer November 2025 sebut 55 persen Jerman khawatir demokrasi “tergerus oleh digital”, terutama di timur di mana internet lambat tapi hoaks cepat. Scholz dorong pendidikan digital di sekolah, tapi tantangan besar: generasi muda lebih percaya influencer daripada jurnalis, picu echo chamber yang bagi masyarakat.
Respons Pemerintah dan Masyarakat Sipil yang Aktif
Pemerintah Scholz respon proaktif tapi terhambat koalisi rapuh—paket anti-ekstremisme 2025 alokasikan 500 juta euro untuk pengawasan AfD dan program integrasi migrasi, tapi oposisi CDU sebut “terlalu lunak”. Mahkamah Konstitusi investigasi AfD sejak Februari, dengan putusan akhir 2026 bisa larang partai itu ikut pemilu. Di tingkat lokal, kota seperti Berlin larang demo AfD, tapi ini picu tuntutan kebebasan.
Masyarakat sipil ambil alih: gerakan #MehrDemokratie tarik 200 ribu tanda tangan untuk reformasi pemilu, sementara demo Berlin Jumat malam 50 ribu orang chant “Nie wieder”. Organisasi seperti Amadeu Antonio Stiftung latih 10 ribu relawan lawan hoaks, fokus komunitas imigran. Kekhawatiran ini dorong aksi: survei Forsa tunjukkan 70 persen warga dukung referendum soal batas AfD di parlemen. Scholz bilang “masyarakat kami kuat, demokrasi tak mati”—tapi tantangan tetap: ekonomi stagnan 0,5 persen GDP dorong frustrasi, picu suara AfD naik.
Kesimpulan
Jerman khawatirkan masa depan demokrasinya adalah panggilan bangun di tengah naiknya AfD, polarisasi digital, dan respons aktif pemerintah-masyarakat. Dari survei yang tunjukkan 58 persen kekhawatiran hingga aksi sipil yang penuh semangat, negara ini lagi hadapi ujian serius—tapi sejarahnya bukti ketangguhan. Scholz dan warganya punya alat: reformasi, edukasi, dan dialog. Pemilu 2025 jadi garis penentu; kalau Jerman lolos, Eropa aman. Demokrasi bukan warisan; itu perjuangan harian—dan Jerman siap tempur lagi.