Mahkamah Agung AS Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis. Mahkamah Agung Amerika Serikat kembali mengukuhkan hak pernikahan sesama jenis di seluruh negeri dengan menolak mendengar tantangan terhadap keputusan bersejarahnya pada 2015. Pada 10 November 2025, hakim-hakim tertinggi itu memutuskan untuk tidak mengambil kasus yang diajukan oleh mantan pegawai negeri Kim Davis dari Kentucky, yang pernah menolak mengeluarkan lisensi pernikahan bagi pasangan sesama jenis. Keputusan ini, yang secara efektif mempertahankan putusan Obergefell v. Hodges, datang tepat di tengah peringatan 10 tahun legalisasi pernikahan sesama jenis—momen yang seharusnya dirayakan tapi justru diuji oleh upaya pembalikan. Bagi komunitas LGBTQ+, ini kemenangan diam tapi krusial, di mana hak dasar pernikahan tak lagi bisa diganggu gugat dengan mudah. Di era politik yang terpolarisasi, langkah Mahkamah Agung ini jadi pengingat bahwa kemajuan hak sipil tak pernah benar-benar aman. Apa yang membuat kasus ini muncul sekarang, dan bagaimana dampaknya bagi masa depan? REVIEW KOMIK
Latar Belakang Tantangan yang Bangkit Kembali: Mahkamah Agung AS Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis
Kasus ini berakar pada perjuangan panjang hak pernikahan sesama jenis yang mencapai puncak pada 26 Juni 2015, saat Mahkamah Agung memutuskan 5-4 dalam Obergefell v. Hodges bahwa Amandemen ke-14 Konstitusi AS melindungi hak pasangan sesama jenis untuk menikah di seluruh 50 negara bagian. Putusan itu, ditulis oleh Hakim Anthony Kennedy, sebut pernikahan sebagai hak fundamental yang tak boleh dibedakan berdasarkan orientasi seksual. Sejak itu, lebih dari 1,2 juta pasangan sesama jenis menikah, ciptakan keluarga dan warisan baru yang tak terbayangkan sebelumnya.
Tapi Kim Davis, county clerk dari Morehead, Kentucky, jadi simbol perlawanan. Pada 2015, ia tolak beri lisensi pernikahan bagi pasangan sesama jenis meski putusan Mahkamah Agung sudah keluar, klaim atas nama keyakinan agamanya. Ia akhirnya dipenjara lima hari atas penghinaan pengadilan, tapi kasusnya hidup lagi melalui gugatan balik yang didukung kelompok konservatif. Pada 2025, Davis ajukan banding ke Mahkamah Agung, argumen bahwa Obergefell melanggar kebebasan beragama dan hak negara bagian untuk atur pernikahan. Ini bukan serangan pertama; sejak 2022, setelah keputusan Dobbs membalik Roe v. Wade soal aborsi, kelompok seperti Alliance Defending Freedom dorong uji coba serupa untuk hak-hak lain. Penolakan Mahkamah Agung pada Senin ini, tanpa penjelasan panjang, tutup pintu itu sementara—tapi sinyal bahwa mayoritas hakim, termasuk yang konservatif, tak siap balikkan jam sejarah.
Dampak Hukum dan Sosial yang Langsung Terasa: Mahkamah Agung AS Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis
Penolakan ini langsung amankan status quo bagi jutaan orang. Di tingkat hukum, negara bagian tak lagi bisa larang pernikahan sesama jenis atau tolak akui lisensi dari luar wilayahnya. Ini lindungi pasangan yang sudah menikah dari ancaman pencabutan, terutama di negara bagian merah seperti Texas atau Alabama di mana undang-undang lokal sempat coba selipkan celah. Bagi pegawai negeri seperti Davis, ini pengingat bahwa sumpah jabatan tak boleh langgar hak konstitusional—meski opsi akomodasi agama masih bisa diajukan kasus per kasus.
Secara sosial, dampaknya lebih dalam. Peringatan 10 tahun Obergefell pada Juni lalu dirayakan dengan parade dan cerita pribadi, tapi juga soroti tantangan: diskriminasi kerja masih ada di 27 negara bagian tanpa undang-undang proteksi LGBTQ+ penuh. Komunitas trans, misalnya, hadapi serangan baru pasca-Obergefell, dengan tingkat kekerasan naik 20 persen sejak 2015. Tapi kemenangan ini bangkitkan semangat; organisasi seperti Human Rights Campaign sebut ini “janji tak tergoyahkan” bagi anak-anak yang tumbuh di keluarga sesama jenis, yang kini capai 220 ribu rumah tangga. Di luar AS, ini inspirasi: Argentina dan Thailand ikuti jejaknya, sementara Eropa perkuat hak serupa. Namun, di tengah pemilu 2026, kelompok konservatif seperti Moms for Liberty sebut ini “agenda radikal”, picu perdebatan panas soal sekolah dan kurikulum.
Respons dari Berbagai Pihak dan Tantangan ke Depan
Reaksi terhadap penolakan Mahkamah Agung datang cepat dan beragam. Pendukung hak sipil seperti ACLU rayakan dengan pernyataan: “Hari ini, cinta menang lagi.” Sementara itu, Davis dan pengacaranya bilang kecewa tapi tak menyerah, rencanakan gugatan lebih rendah tingkat. Di kalangan hakim, suara minoritas—mungkin termasuk Clarence Thomas yang pernah kritik Obergefell—tunjukkan retak kecil, tapi mayoritas 6-3 konservatif pilih tak ambil risiko. Presiden saat ini, yang dukung hak LGBTQ+, janjikan undang-undang federal proteksi lebih kuat, mirip Equality Act yang mandek di Kongres.
Tantangan ke depan tetap ada. Dengan pensiun Hakim Kennedy yang pro-hak sipil, komposisi Mahkamah Agung kini lebih condong kanan, buat Obergefell rentan di masa depan. Isu baru seperti adopsi anak oleh pasangan sesama jenis atau manfaat pernikahan bagi imigran queer bisa jadi medan perang selanjutnya. Di tingkat negara bagian, 12 wilayah masih punya undang-undang anti-LGBTQ+ yang “zombie”—tak aktif tapi siap dihidupkan. Bagi komunitas, ini panggilan untuk vigilansi: donasi naik 15 persen pasca-keputusan, dan aksi jalanan di kota-kota besar seperti New York dan San Francisco jadi simbol ketangguhan. Secara global, AS yang perkuat posisinya sebagai pelopor hak asasi manusia, meski kritik soal ketidakmerataan rasial dalam komunitas LGBTQ+ masih bergaung.
Kesimpulan
Penolakan Mahkamah Agung terhadap tantangan Kim Davis adalah kemenangan tenang tapi tegas bagi hak pernikahan sesama jenis, perkuat fondasi Obergefell v. Hodges yang sudah 10 tahun berdiri kokoh. Dari latar perlawanan hingga dampak sosial yang nyata, keputusan ini ingatkan bahwa kemajuan hak sipil lahir dari perjuangan panjang, bukan satu putusan ajaib. Di tengah polarisasi, ini harapan bagi pasangan yang cinta tak kenal batas, dan panggilan bagi semua pihak untuk hormati martabat manusia. AS, dengan segala keragamannya, tunjukkan bahwa cinta bisa menang atas pembagian—setidaknya untuk sekarang. Musim perayaan mendatang akan lebih cerah, tapi pengawasan tetap diperlukan agar janji konstitusi tak pudar. Bagi generasi mendatang, ini cerita tentang ketabahan, di mana satu keputusan bisa ubah hidup jutaan orang.