Media Asing Soroti Gelar Pahlawan Nasional Soeharto. Pada 10 November 2025, sorotan dunia tertuju pada Indonesia setelah pemerintah secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto secara anumerta. Keputusan ini, yang diumumkan melalui Keputusan Presiden, memicu gelombang reaksi di media internasional, dari Al Jazeera hingga The Guardian, yang menyebutnya sebagai langkah sarat kontroversi. Soeharto, yang memimpin Indonesia selama 32 tahun melalui Orde Baru, dikenal atas pencapaian pembangunan ekonomi yang pesat, tapi juga dicap oleh banyak pihak atas pelanggaran hak asasi manusia massal, termasuk pembantaian politik 1965-1966 dan invasi Timor Timur. Di tengah transisi kepemimpinan baru, pemberian gelar ini bukan hanya penghargaan atas warisan positif, tapi juga pengingat akan luka sejarah yang masih menganga. Saat Jakarta berjuang bangun citra modern, dunia bertanya: apakah ini rekonsiliasi nasional atau upaya putihkan masa lalu? REVIEW KOMIK
Latar Belakang Keputusan Pemerintah: Media Asing Soroti Gelar Pahlawan Nasional Soeharto
Keputusan ini tak datang tiba-tiba. Sejak akhir 2024, Dewan Pahlawan Nasional telah membahas usulan pemberian gelar kepada Soeharto, didorong oleh kelompok veteran Orde Baru dan tokoh politik yang menilai kontribusinya dalam stabilkan ekonomi pasca-krisis 1960-an. Soeharto naik tahta melalui kudeta militer 1965, mengakhiri era Soekarno, dan membangun fondasi industrialisasi yang bawa pertumbuhan GDP rata-rata 7 persen per tahun. Program Repelita-nya ciptakan infrastruktur dasar, kurangi kemiskinan dari 60 persen menjadi di bawah 20 persen, dan posisikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi Asia Tenggara.
Namun, proses seleksi gelar pahlawan selalu sensitif. Undang-undang No. 20 Tahun 2009 mewajibkan penelitian mendalam atas rekam jejak tokoh, termasuk aspek moral dan kontribusi nasional. Pengusul, termasuk mantan menteri era Soeharto, tekankan perannya dalam pertahanan negara dari ancaman komunis. Pemerintah baru, yang baru dilantik, lihat ini sebagai simbol persatuan, terutama di tengah polarisasi pasca-pemilu. Pengumuman resmi datang setelah rapat tertutup di Istana Negara, dengan alasan “penelitian komprehensif” yang abaikan tuduhan korupsi—diperkirakan mencapai 35 miliar dolar—dan ribuan kasus hilang paksa. Bagi pendukung, ini koreksi sejarah; bagi kritikus, itu pengkhianatan terhadap korban.
Sorotan Media Asing atas Kontroversi: Media Asing Soroti Gelar Pahlawan Nasional Soeharto
Media internasional langsung angkat isu ini dengan tajam. Al Jazeera, dari markasnya di Doha, publikasikan artikel berjudul “Indonesia makes former president Soeharto posthumous national hero”, soroti bagaimana keputusan ini muncul di tengah tuntutan keadilan atas genosida 1965 yang tewaskan hingga 500.000 orang. Mereka gambarkan Soeharto sebagai “diktator yang dibalut pembangunan”, bandingkan dengan pahlawan lain seperti Nelson Mandela yang tak pernah lolos pengadilan. The Guardian dari Inggris lebih blak-blakan, sebut langkah ini “whitewashing” masa lalu otoriter, ingatkan bahwa Soeharto pernah jadi target sanksi AS atas pelanggaran HAM di Timor Timur, di mana 200.000 jiwa hilang selama pendudukan 1975-1999.
Reuters, jaringan berita global, fokus pada implikasi geopolitik: apakah ini sinyal Indonesia condong ke nasionalisme otoriter di bawah kepemimpinan baru? Mereka kutip pakar dari Universitas Oxford yang bilang, pemberian gelar bisa erosi citra Indonesia sebagai demokrasi muda, terutama saat ASEAN hadapi isu HAM di Myanmar. Media Asia seperti South China Morning Post soroti reaksi tetangga: Singapura dan Malaysia, yang untung dari investasi era Soeharto, sambut hangat, tapi Filipina dan Timor Leste protes keras, ingatkan trauma kolonialisme. Secara keseluruhan, liputan asing ini tak hanya kritik, tapi juga dorong diskusi global soal rekonsiliasi pasca-diktator—mirip kasus Pinochet di Chile atau Marcos di Filipina.
Reaksi Domestik dan Tantangan Hukum
Di dalam negeri, protes meledak seketika. Aktivis seperti Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia sebut keputusan ini “pukulan telak bagi transisi demokrasi”, ingatkan bahwa Komnas HAM telah dokumentasikan 13.000 kasus pelanggaran era Orde Baru yang belum terselesaikan. Demonstrasi kecil di depan Istana Merdeka libatkan ribuan mahasiswa dan keluarga korban 1965, tuntut pencabutan gelar melalui petisi online yang kumpul 100.000 tanda tangan dalam sehari. Kelompok perempuan seperti Komnas Perempuan soroti diskriminasi gender di masa Soeharto, di mana perempuan sering jadi korban kekerasan negara.
Pemerintah respons dengan tegas: Menteri Sosial Tri Rismaharini bilang, gelar ini “bukan maafkan dosa, tapi akui jasa”, sambil janjikan investigasi lanjutan atas kasus HAM. Namun, tantangan hukum muncul cepat—sekelompok pengacara ajukan gugatan ke Mahkamah Agung, argumen bahwa proses seleksi langgar prinsip imparsialitas. Di parlemen, oposisi dari PDIP dan PKS dorong sidang khusus, khawatir ini picu polarisasi menjelang pilkada 2026. Di sisi lain, basis pendukung Golkar dan militer rayakan ini sebagai “keadilan terlambat”, dengan upacara kenangan di Solo yang dihadiri ribuan orang. Reaksi campur ini tunjukkan Indonesia masih bergulat dengan dualitas warisan Soeharto: pembangun bangsa atau penindas rakyat.
Kesimpulan
Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto jadi cermin rumitnya sejarah Indonesia—sebuah negara yang bangkit dari abu kolonialisme tapi terluka oleh otoritarianisme sendiri. Sorotan media asing tak hanya kritik eksternal, tapi panggilan untuk introspeksi: bagaimana negara ini bisa hormati pahlawan tanpa abaikan korban? Di satu sisi, pengakuan atas pencapaian ekonomi bisa satukan generasi muda yang tak alami Orde Baru; di sisi lain, tanpa keadilan transisional, luka lama bisa infeksi lagi. Pemerintah punya peluang ubah narasi ini jadi momentum reformasi HAM, mungkin dengan komisi kebenaran nasional. Saat 2025 berakhir, Indonesia berdiri di persimpangan: pilih rekonsiliasi inklusif atau biarkan kontroversi ini jadi noda baru. Pada akhirnya, gelar pahlawan tak cukup; yang dibutuhkan adalah keberanian hadapi masa lalu, agar masa depan tak ulang kesalahan yang sama.