PM Jepang Dikritik Usai Membuat Jam Rapat 3 Pagi. Pada 14 November 2025, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menghadapi badai kritik nasional setelah mengungkapkan rutinitas kerjanya yang ekstrem, termasuk rapat staf pukul 3 pagi untuk persiapan sidang komite anggaran. Kejadian ini meledak minggu lalu ketika ia memanggil timnya ke kantor Kantei di tengah malam, memicu perdebatan sengit soal keseimbangan kerja-hidup di negara yang sudah lama bergulat dengan fenomena “karoshi” atau kematian akibat kelelahan berlebih. Takaichi, yang baru menjabat sejak September setelah pengunduran diri Shigeru Ishiba, awalnya puji rutinitas itu sebagai bentuk dedikasi, tapi kini jadi bumerang. Di tengah tekanan ekonomi dan politik domestik, langkah ini tak hanya soroti gaya kepemimpinannya, tapi juga ingatkan masyarakat Jepang akan biaya tersembunyi dari budaya kerja yang tak kenal lelah. MAKNA LAGU
Latar Belakang Rapat Pagi Buta dan Rutinitas Takaichi: PM Jepang Dikritik Usai Membuat Jam Rapat 3 Pagi
Rapat pukul 3 pagi itu digelar pada Jumat, 7 November, sebagai bagian persiapan sidang anggaran di Diet. Takaichi, yang dikenal sebagai politisi tangguh dari faksi konservatif Partai Liberal Demokratik, panggil sekitar 10 staf senior ke ruang kerjanya untuk bahas strategi mendadak. Sesi itu berlangsung dua jam, di mana ia tekankan detail pidato dan respons terhadap pertanyaan oposisi. Bagi Takaichi, ini bukan hal aneh: ia klaim tidur hanya 2-4 jam per malam sejak lama, bangun pukul 1 pagi untuk olahraga dan baca laporan sebelum mulai kerja.
Rutinitas ini akar dari karir panjangnya sebagai menteri pertahanan dan eksekutif partai, di mana ia sering puji “semangat samurai” untuk dorong efisiensi. Namun, di era pasca-pandemi, di mana Jepang dorong reformasi kerja untuk kurangi jam lembur, langkahnya terasa kuno. Data Kementerian Kesehatan tunjukkan lebih dari 2.000 kasus karoshi tiap tahun, dengan pekerja pemerintah termasuk yang paling rentan. Rapat dini itu bocor lewat foto staf mengantuk di media sosial, langsung viral dan picu hashtag #NoMore3AM di platform lokal. Bagi timnya, ini tambah beban: banyak yang pulang larut malam sebelumnya, tidur kurang dari empat jam, mirip pola yang sudah kritik sejak ia naik tahta.
Gelombang Kritik dari Oposisi dan Masyarakat: PM Jepang Dikritik Usai Membuat Jam Rapat 3 Pagi
Kritik meledak cepat dari berbagai kalangan. Oposisi, dipimpin Partai Konstitusi Demokratik, sebut rapat itu “contoh buruk” yang abaikan reformasi kerja yang mereka usung. Pemimpin oposisi bilang di sidang Diet: “Jika PM tak tidur, bagaimana rakyat biasa bertahan?” Anggota parlemen dari koalisi sendiri ikut protes, khawatir ini ganggu kesehatan nasional. Media seperti Asahi Shimbun dan Yomiuri Shimbun publikasikan opini yang sebut Takaichi “glorifikasi kelelahan”, ingatkan kasus mantan pejabat yang mati karena stroke akibat jadwal gila.
Masyarakat, terutama pekerja muda di Tokyo dan Osaka, banjiri forum online dengan cerita pribadi: satu ibu rumah tangga sebut “Saya bangun jam 5 untuk anak, tak sanggup bayangin 3 pagi.” Survei cepat dari NHK tunjukkan 65 persen responden anggap rutinitas Takaichi tak sehat, dengan 40 persen tuntut ia ikut program work-life balance pemerintah. Kritik ini tak cuma domestik; analis internasional seperti dari BBC sebut ini kontradiksi dengan upaya Jepang tingkatkan produktivitas lewat istirahat cukup. Di sisi lain, pendukung Takaichi bela sebagai “dedikasi untuk negara”, tapi suara minoritas itu kalah oleh kekhawatiran luas soal burnout di kalangan milenial.
Dampak pada Citra Pemerintahan dan Respons Takaichi
Kontroversi ini langsung pukul citra pemerintahan Takaichi yang masih rapuh. Sejak naik tahta, ia hadapi tantangan seperti pemulihan ekonomi pasca-gempa dan negosiasi perdagangan dengan AS, tapi skandal kecil ini alihkan fokus dari agenda utama. Partai Liberal Demokratik khawatir ini erosi dukungan pemilih muda, yang sudah kurang antusias di pemilu September. Di Diet, sidang anggaran jadi tegang: oposisi gunakan momen untuk tanya soal biaya kesehatan staf Kantei, yang naik 15 persen tahun ini akibat stres kerja.
Takaichi respons dengan langkah pragmatis: mulai Senin lalu, ia umumkan kerja remote untuk persiapan sidang berturut-turut, biar staf tak harus datang dini. Di konferensi pers Kamis, ia akui: “Saya sadar ini bisa jadi beban, tapi tujuan baik.” Ia janji evaluasi jadwal tim, termasuk tambah hari libur dan konseling kesehatan mental. Langkah ini redam api sementara, tapi analis sebut butuh perubahan struktural, seperti batas jam lembur ketat untuk pejabat. Secara luas, ini soroti paradoks Jepang: negara maju yang masih romantisasi kerja keras, meski GDP per kapita stagnan akibat produktivitas rendah dari kelelahan kronis.
Kesimpulan
Kritik atas rapat pukul 3 pagi Sanae Takaichi jadi cermin masalah mendalam di Jepang: antara ambisi kepemimpinan dan kesejahteraan manusia. Dengan respons cepat seperti kerja remote, ia tunjukkan fleksibilitas, tapi citra “PM tak tidur” bakal melekat lama. Bagi pemerintahannya, ini peluang reformasi nyata—kurangi karoshi, tingkatkan efisiensi tanpa korban. Masyarakat Jepang, yang sudah capek dengan budaya lembur, harap ini jadi titik balik. Di akhir 2025 yang penuh tantangan, Takaichi punya kesempatan buktikan bahwa memimpin tak harus dengan mengorbankan tidur—malah justru sebaliknya, agar negara tetap kuat tanpa retak dari dalam.