KPK Akan Tangani Perkara Kajari HSU Terkait Pemerasan. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa perkara dugaan pemerasan yang melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara akan ditangani langsung oleh mereka. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan pada 18 Desember 2025 di Kalimantan Selatan, yang menjerat Kajari beserta dua bawahannya. KPK menegaskan tidak akan melimpahkan penanganan ke institusi lain, meski tersangka berasal dari kalangan jaksa. Total tiga orang ditetapkan tersangka, dengan dugaan penerimaan uang mencapai ratusan juta rupiah dari pemerasan terhadap kepala dinas daerah. Pernyataan ini disampaikan langsung dalam konferensi pers pada 20 Desember 2025, menunjukkan komitmen independen dalam memberantas korupsi internal penegak hukum. TIPS MASAK
Kronologi dan Operasi Tangkap Tangan: KPK Akan Tangani Perkara Kajari HSU Terkait Pemerasan
Semua berawal dari pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK. Tim langsung melakukan operasi senyap pada 18 Desember 2025 di Hulu Sungai Utara. Sebanyak 21 orang diamankan, tapi hanya enam yang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan mendalam, termasuk Kajari, Kasi Intelijen, dan beberapa kepala dinas. Barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah disita saat itu. Kajari baru menjabat sejak Agustus 2025, tapi dugaan pemerasan sudah dimulai November. Modusnya melibatkan ancaman proses hukum menggunakan laporan pengaduan palsu dari masyarakat atau LSM. Proses cepat berlanjut ke penetapan tersangka pada 19 Desember, diikuti penahanan dua orang utama.
Modus Pemerasan dan Aliran Dana: KPK Akan Tangani Perkara Kajari HSU Terkait Pemerasan
Pelaku utama diduga memeras kepala dinas dari sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga direktur rumah sakit daerah. Ancaman utama adalah menindaklanjuti laporan pengaduan yang sebenarnya dibuat-buat, kecuali ada “damai” berupa uang. Total aliran ke Kajari mencapai sekitar 804 juta rupiah dalam waktu singkat, baik tunai maupun transfer melalui perantara. Kasi Intelijen menerima bagian sekitar 63 juta, sementara Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara diduga terima lebih besar lagi dari sumber lain. Ada juga indikasi pemotongan anggaran internal kejaksaan untuk kepentingan pribadi. Praktik ini terorganisir, melibatkan koordinasi antar seksi di kejaksaan daerah.
Alasan KPK Tangani Langsung
KPK tegas menyatakan perkara ini tetap di tangan mereka, tanpa pelimpahan ke Kejaksaan Agung. Alasannya untuk menjaga independensi dan objektivitas, terutama karena tersangka adalah jaksa aktif. Penanganan langsung memastikan proses transparan dan bebas intervensi internal. Dua tersangka utama sudah ditahan 20 hari pertama, sementara satu lagi masih diburu karena kabur saat operasi. KPK juga terus memeriksa korban pemerasan untuk menguatkan bukti. Langkah ini diharapkan memberi efek jera bagi penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi.
Kesimpulan
Konfirmasi KPK untuk menangani sendiri kasus pemerasan Kajari Hulu Sungai Utara menegaskan komitmen lembaga itu melawan korupsi dari dalam sistem penegakan hukum. Dengan penetapan tersangka cepat, penahanan, dan pencarian yang intensif, proses ini diharapkan berjalan lancar hingga sidang. Kasus singkat tapi masif ini menjadi pengingat bahwa tidak ada kekebalan bagi siapa pun, termasuk pejabat tinggi jaksa. Dampaknya bisa mendorong pengawasan lebih ketat di daerah, agar integritas institusi terjaga. Pada akhirnya, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, demi membersihkan praktik buruk yang merugikan masyarakat.